Lebih lanjut, Budi menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.
“Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” kata Budi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek tersebut. Adapun, target pembangunan dimulai pada 2024 mendatang.
“Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada tahun 2024,” ucap Risal.
Sebagai informasi, MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 (empat) tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang - Medan Satria sepanjang 30,1 km).
Kemudian, Fase 1 Tahap 2 (Kembangan - Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria - Cikarang sepanjang 20,5 km). Terakhir, Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).
“MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun,” kata Risal.
Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.