"Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," tutur dia.
Menurut Iwan, kebutuhan 8.000 unit perumahan tersebut mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing.
Sehingga, tidak menutup kemungkinan satu unit rusun di IKN nantinya dihuni oleh lebih dari satu ASN. Mengingat keterbatasan unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN.
"Jadi yang saya bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menampung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," ucap dia.
Adapun, Ditjen Perumahan baru saja menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Rinciannya 31 tower untuk ASN, 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelijen Negara).
Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Targetnya 12 rusun sudah bisa rampung lebih awal pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished.