Dia mengungkapkan, apabila dibaca dari draft RUU PDP, kiblatnya mengarah pada GDPR (general data protection regulation). Secara umum, GDPR sudah cukup bagus, namun perlu penyesuaian dengan kondisi lokal, lebih futuristik dan juga sanksi yang lebih tegas.
"Sebab, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet, ponsel dan media sosial yang sangat besar, sehingga bilamana ada kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka dampaknya juga lebih besar,” tutur Heru.
Sebagai informasi, berdasar data We are Social di 2022 ini, pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta, pengguna ponsel 370,1 juta dan pengguna aktif media sosial berjumlah 191,4 juta.