JAKARTA, iNews.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dia mengingatkan agar Danantara bebas dari intervensi kekuasaan sehingga benar-benar menjadi lembaga profesional.
Said Didu tak menampik ide pembentukan Danantara bagus. Namun, itu dengan catatan superholding tersebut harus menjadi lembaga negara, bukan lembaga pemerintah.
Said mencontohkan apa yang terjadi di China (China Investment Corporation). Begitu pula Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Tiga negara itu menjadikan superholding mereka sebagai pilar ekonomi, tetapi bukan lembaga pemerintah.
“Idenya (pembentukan Danantara) bagus. Cita-citanya bagus. Intinya adalah bahwa memang BUMN ini harus diisolasi menjadi lembaga profesional yang bebas dari intervensi apa pun, termasuk kekuasaan, politik, dan lain-lain,” kata Said dalam perbincangan di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Dia juga menyoroti tata kelola Danantara. Menurutnya, publik belum tahu bagaimana good governance lembaga baru itu nanti. Sekarang ini, kata dia, sedang disusun peraturan pemerintah (PP) terkait Danantara.
“Di PP itu harus jelas sekali good governance yang harus diikuti oleh pengelola Danantara,” kata dia.