“Poinnya, yang terpenting membuka keterjangkauan dan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai jaminan atas mutu, beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih,” jelasnya.
Menurut Arief, berdasarkan data yang dihimpun telah banyak daerah melakukan perluasan pendistribusian melalui toko dan gerai ritel setempat. Seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Yogyakarta, dan Jambi.
Arief mengungkapkan, pelaksanaan SPHP ini akan terus dilakukan setiap hari dengan lebih masif di seluruh Indonesia.
Sampai dengan 28 Januari, lanjutnya, Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 161.000 ton, jumlah tersebut meningkat 143 persen dibandingkan dengan penyaluran beras untuk stabilisasi stok dan harga di bulan Januari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 66.000 ton.
"Bulog di seluruh daerah kami minta melakukan operasi pasar beras SPHP ini setiap hari sampai dengan panen raya di Februati-Maret ini. Sebagai komoditas pokok penting yang dikonsumsi mayoritas warga, stabilitas stok dan harga beras adalah prioritas," ujarnya.