JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memberikan dana talangan kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp19,65 triliun. Salah satu perusahaan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan dana talangan senilai Rp8,5 triliun.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dana talangan yang diberikan pemerintah adalah pinjaman biasa. Ke depannya, instrumen yang paling pas untuk Garuda akan dibicarakan bersama Kementerian BUMN dan Kemenkeu.
"Ini prinsip perlu menggunakan instrumen yang bisa diterima secara compliance oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), karena ketika melibatkan kementerian seperti itu tentu saja dalam pengawasan banyak pihak," ujar Irfan dalam video conference, Jumat (5/6/2020).
Irfan menambahkan, mengenai kondisi maskapai saat ini di tengah pandemi Covid-19 sangat penting membutuhkan dana segar. Sebab, situasi saat ini sangat kritis dan membutuhkan waktu lebih cepat untuk memperoleh uang tersebut.
"Untuk apa? Yang jelas pada waktu dana itu turun ada syaratnya seperti jangka waktu, bunga berapa. Sinyal utama yang disampaikan mereka ini enggak boleh untuk membayar cukup," kata dia.
Sebelum dilakukan penandatangan, dia menyebut Garuda dan pemerintah juga akan memastikan rencana efisiensi perusahaan, program rencana ke depan dari sisi penjualan dan pendapatan mengenai dana talangan tersebut.
"Kita semua sepakat kalau pandemi ini lewat dan dana ini turun, teman-teman Kementerian BUMN dan Kemenkeu berharap garuda lebih kompetitif, cost struktur yang lebih sehat dan punya management yang commited. Nanti kita lihat detailnya apa ada tambahan, selipan, apakah Rp8,5 triliun, atau Rp8,8 triliun, Rp10 triliun, atau jadi Rp5 triliun, saya juga belum tahu, tapi kelihatan akan bertahap, doakan saja bahwa ini bisa cepat," ucap Irfan.