JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) membuat program yang jelas. Jangan sampai anggaran negara dihabiskan untuk program yang tak bermanfaat.
Sri Mulyani menilai, K/L hingga saat ini masih memiliki sistem penganggaran yang lemah. Program, baik deskripsi maupun tujuan, kerapkali diisi dengan hal-hal yang normatif.
"Kalau kita lihat program-program di kementerian terkait isinya itu deskripsinya normatif, bagaimana menyejahterakan petani dan lain-lain," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).
Sri Mulyani meminta program kementerian sebisa mungkin dijelaskan secara kuantitatif, sehingga bisa diukur dampak dari program tersebut. Jika program normatif, maka bertentangan dengan prinsip akuntablitas dan efisiensi dalam anggaran.
Dia menegaskan, desain APBN menganut konsep money follow program, bukan sebaliknya. Tantangan terbesar APBN saat ini bukan soal postur, melainkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.
"Bagaimana membuat APBN itu memberikan kontribusi terbesar manfaatnya atau value for money," ucapnya.
Apalagi, kata dia, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan disrupsi termasuk APBN. Oleh sebab itu, penganggaran harus dilakukan dengan benar agar setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat bagi masyarakat.