JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengkritik kementerian/lembaga (K/L) yang membuat program tak sesuai kebutuhan masyarakat. Padahal, program tersebut dibiayai APBN yang bersumber dari pajak.
Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada program K/L yang tak dibutuhkan masyarakat. Dia mencontohkan, ada satu kementerian yang membangun infrastruktur di daerah, namun pemerintah daerah (pemda) setempat menolak untuk mengelola karena tak dibutuhkan. Padahal, anggarannya sangat besar.
"Hasil evaluasi kita selama ini program belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyoroti masih banyak program yang tidak jelas tujuannya. Tujuan program kerapkali ditulis secara normatif sehingga sulit diukur dampaknya.
Oleh karena itu, dia akan mengkaji kembali program-program yang diajukan K/L untuk tahun depan. Di tengah pandemi Covid-19, K/L seharusnya membuat program prioritas yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kita minta kepada KL melakukan bentuk multiyears (tahun jamak), yang tadinya proyek ini bisa selesai dalam waktu 10 bulan atau 12 bulan, kita minta jadi 18 atau 24 bulan," tuturnya.