JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah menanti kesepakatan global soal pajak digital. Dengan adanya kesepakatan tersebut, rencana pemajakan terhadap produk-produk digital dari luar negeri bisa diwujudkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak digital bertujuan memberikan kesempatan yang setara (level of playing field) antara produk fisik dan digital.
"Film impor, video game, lagu, buku impor, dan berbagai produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti barang fisik impor yang dinikmati oleh orang Indonesia," katanya dalam video virtual, Selasa (16/3/2021).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa produk digital perlu diatur dan dipajaki. Pertama, layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.
Kedua, transaksi barang digital dianggap berisiko. ketiga adalah penerapan pajak diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara antara produk digital dan produk fisik.
"Sebagai seorang menteri, biasanya juga banyak mendapat keluhan bagi mereka yang masih memiliki produk fisik tradisional konvensional dan dalam hal ini melakukan bisnis fisik atau proses bisnis yang mereka anggap sebagai produk digital," tuturnya.