"Perusahan mana yang ada politiknya, tolong ditunjukkan, itu pengamat politik bukan pengamat ekonomi, hal seperti ini saja diributin, ini berarti dia nggak paham masalah yang ada, masa piutang kita enggak nagih," ujarnya.
Dari Rp152 triliun, kata Arya, sebanyak Rp108 triliun merupakan utang pemerintah yang harus dibayar kepada BUMN. Menurut dia, wajar jika perusahaan menagih piutang tersebut.
"Iklim bisnisnya tidak baik kan, sangat biasa jika perusahan mengejar piutang mereka, karena perusahaan punya utang kepada pemerintah jadi mereka kejar," tuturnya.