Luhut mengungkapkan, saat ini beban kerugian yang ditanggung dari penggunaan BBM yang memiliki emisi gas buang kotor cukup besar. Baik dari sisi fiskal APBN, maupun ongkos kesehatan masyarakat yang terdampak dari adanya polusi udara.
Mestinya, kata luhut, pemerintah bisa berhemat hingga Rp45 triliun atau lebih untuk memberikan subsidi BBM yang saat ini bisa digunakan oleh semua orang. Hal ini dinilai kurang efektif karena banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebetulnya tidak memerlukan subsidi.
"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih," kata dia.
Sedangkan, dari ongkos lingkungan hasil dari pencemaran gas buang kendaraan, beban pemerintah justru besar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat.
"Tapi subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air pollution. Saya kira Rp10 triliun. Kalau total Rp38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," ucapnya.
Meski demikian, wacana untuk menstandarkan BBM ke mesin euro 4 dan 5 ini tentu memerlukan ongkos tambahan dan tentu punya harga yang berbeda. Pasalnya ada komponen yang lebih untuk membuat BBM dengan standar yang lebih tinggi.
"Ya makanya nanti itu bertahap. Kita tidak tahu kapan periodenya. Lagi dihitung betul-betul. Kita nggak mau juga mengganggu ekonomi kita yang cukup bagus sekarang ini," tutupnya.