JAKARTA, iNews.id - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengajak pihak swasta untuk turut serta menggarap proyek perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, jika mengandalkan pendanaan dari APBN tidak akan mencukupi sehingga dibutuhkan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Karena hunian saat ini kan APBN dan KPBU. APBN kami mendapat informasi yang dibangun 47 Tower di 2024 selesainya. Katakanlah kalau satu tower itu 60 unit berarti baru sekitar 3.000 unit, biasanya 3 kamar, misalkan ya kalau kali 3 sekitar 9000-an, jadi kita masih butuh banyak investasi dari swasta," kata Agung, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurut dia, peran swasta sangat penting dan pihaknya mendorong KPBU terutama untuk pembangunan hunian. "Kami dari aspek investasi mendorong KPBU yang utama itu untuk hunian untuk yang sifatnya unsolicited artinya pemrakarsa yang mengajukan, bukan kita yang mengundang," ungkap Agung.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada 10 pemrakarsa yang sudah mendapatkan Letter to Proceed, artinya mereka boleh masuk ke fase melakukan feasibility study (FS).
"Dua diantaranya sudah selesai feasibility study, tadinya ini kita akan dalami setelah FS tadi selesai tahapan selanjutnya seperti apa, karena yang dua itu awalnya dilakukan pada waktu kami belum ada," tutur Agung.
Dia menambahkan, Kementerian PUPR membantu Badan Otorita IKN karena menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) sebelum Badan Otorita IKN terbentuk. "Nah sekarang setelah kami siap seperti apa nih ini sedang kita bicarakan," tutur Agung.