Menurut Umar, bawang putih susah ditanam di Indonesia, sehingga tak perlu dipaksakan tanam bawang putih. Apalagi hasil panen di petani tahun ini banyak yang tidak terserap. Saat ini, 95 persen bawang putih impor dan telah diakui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Uang APBN miliaran rupiah yang dialokasikan untuk pengembangan bawang putih itu uang rakyat, mesti dipertanggungjawabkan. Jadi sudah seharusnya program tanam bawang putih dievaluasi keberhasilannya dan manfaatnya untuk masyarakat," ujarnya.
Umar menyebutkan, jika pemerintah berhasil mengembangkan bawang putih, sebaiknya dikembangkan berkerja sama dengan petani. "Kami kasihan pada masyarakat, uang APBN miliaran untuk pengembangan bawang putih, ditambah biaya wajib tanam swasta yang kenyataannya dipungut dari masyarakat konsumen dengan dibebankan ke harga modal importir. Ini semua menjadi beban masyarakat atau konsumen," katanya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menyatakan salah satu yang akan menjadi fokus pengawasannya secara khusus adalah bawang putih. KPPU telah memberikan sanksi kepada para pelaku usaha bawang putih. Dalam beberapa tahun terakhir harga bawang putih selalu menjadi masalah karena harganya terlalu mahal.