JAKARTA, iNews.id – PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) tetap melanjutkan proses pembangunan proyek properti Meikarta meski tengah tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa Hukum MSU Denny Indrayana mengapresiasi sikap KPK yang memisahkan antara proses hukum dengan progres pembangunan properti Meikartra. "Atas keterangan yang bijak dan baik tersebut, PT MSU sangat berterima kasih. Dengan demikian, kami dapat meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan, sesuai dengan komitmen kami kepada pembeli, serta upaya dan kontribusi kami untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Denny melalui keterangan tertulisnya, Kamis (18/10/2018).
Denny mengatakan, MSU akan bertanggung jawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarta, agar semua prosesnya berjalan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak Lippo Group juga tidak akan menghalangi KPK untuk memproses kelanjutan proyek Meikarta melalui jalur hukum. "Akhirnya, kami juga akan tetap menghormati dan terus bekerja sama dengan KPK, untuk menuntaskan proses hukum yang sekarang masih berlangsung," katanya.
Sementara itu, KPK terus mendalami kasus dugaan suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. KPK sendiri telah menggeledah kediaman CEO Lippo Group, James Riady. “Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke lima tempat lain hingga pagi ini, yaitu Apartemen Trivium Terrace, Rumah James Riady, Dinas PUPR, Dinas LH dan Dinas Damkar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.
Menurut dia, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penerimaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta oleh sejumlah dinas di Pemkab Bekasi. KPK juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait perizinan Meikarta.