Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fungsional Penyuluh Madya Saudara Didy Supriyadi dan Fungsional Penyuluh Muda Saudara Ahmad Rif’an menyampaikan materi tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan Kerja Sama Operasi (KSO), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Dalam kesempatan ini disampaikan sekilas bagaimana sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax Administration System/ CTAS) terkait dengan WP KSO.
“Sistem Coretax ini memberikan kemudahan bagi WP KSO dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya," tutur Didy Supriadi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada kesempatan ini, para peserta antusias menyampaikan beberapa pertanyaan di antaranya 'kami mendaftarkan, misalnya kami KSO jalan raya yang proyeknya meliputi lintas wilayah beberapa KPP, bukti potong PPh 4(2) atas termin milik KSO yang dipotong pemberi kerja, apakah harus diajukan pemecahan berdasarkan porsi masing-masing anggota, ketika pemecahan bukti potong untuk diberikan ke masing-masing anggota KSO tidak dapat diterbitkan, maka akan double taxation PPh 4(2), KSO-nya masuk kriteria wajib melaporkan SPT Tahunan, apakah anggota boleh melakukan pembetulan di tahun berjalan? Mana yang lebih mudah pelaksanaannya di lapangan antara Joint Operation atau Joint Venture' dan masih banyak lagi pertanyaan teknis lainnya.