Menkeu mengungkapkan, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 dengan 5 prioritas, yaitu:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur
- penguatan reformasi struktural
- peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi
- penguatan instrumen automatic stabilizer antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif.
"Tujuan dari program perlindungan sosial adalah sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan ditengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian serta untuk persiapan menuju masa endemi," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, sejalan dengan semangat spending better ini, pemerintah juga menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.
Menkeu juga mengingatkan, dana daerah harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat dan tidak boleh lagi hanya mengendap di perbankan.
"Ketika kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini
menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu pemerintah dalam
menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah," tutur Sri Mulyani.