JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta merespons terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 10 Tahun 2021 ihwal Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Beleid itu menjadi payung hukum dalam pelaksanaan vaksin gotong royong atau mandiri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menetapkan batas harga vaksin yang dilakukan pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta. Batas harga itu akan ditetapkan lewat peraturan berikutnya. Aturan menegaskan swasta wajib membeli vaksin mandiri ke pemerintah atau BUMN. Sementara proses vaksinasi ke karyawan akan dilakukan secara gratis.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyambut baik aturan tersebut. Meski begitu, harga pengadaan vaksin Covid-19 antara BUMN dan swasta berada pada angka wajar. Artinya, pemerintah tidak mematok harga yang dapat memberatkan swasta.
"Harapan kami pemerintah mematok harga yang terjangkau sehingga lebih banyak pengusaha ikut serta. Tentu bagi pengusaha yang tidak mampu akan tetap mengikuti jadwal vaksin dari pemerintah," ujar Sarman, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (26/2/2021).
Kalangan pebisnis memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah yang sudah merespons aspirasi pelaku usaha dengan menerbitkan PMK nomor 10/2021 yang memberi porsi bagi pengusaha untuk ikut andil dalam proses vaksinasi.