Dia menjelaskan, keputusan divestasi harus dipertimbangkan secara cermat. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain soal kinerja, prospek, dan kemampuan dana pemerintah.
"Ibarat ditawarkan cewek, harus dinikahi ya dilihat-lihat dulu lah masa dinikahi, kita langsung bawa pergi aja, menarik tidak?" tuturnya.
Gatot juga belum bisa membocorkan instansi mana yang akan ditugaskan mengambil alih saham produsen nikel tersebut. Bisa saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD.
"Nanti ke pemerintah, terus pemerintah seperti biasa prosedur Permennya kan dari Menkeu, Menkeu nunjuk siapa, kemudian ke BUMN, BUMD, atau pemerintah sendiri mau beli kalau enggak ya pemerintah daerah," kata dia.
Sebelumnya, kontrak Vale Indonesia akan habis pada 2025.Sama seperti PT Freeport Indonesia (PTFI), operasional Vale menggunakan kontrak karya (KK).
Pada 2014, Vale bersama pemerintah Indonesia telah menandatangani komitmen perpanjangan kontrak 2x20 yang berakhir 2045.
Saat ini, 80 persen saham Vale dikuasai asing dengan rincian hampir 60 persen dikuasai Vale Canada Ltd, 20 persen dipegang oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, dan sisanya dipegang publik.