“Dana tersebut kami pakai untuk mendukung perseroan dalam penyelesaian proyek PSN maupun proyek IKN yang hampir semuanya selesai tahun ini dan tahun 2025,” tuturnya.
Saat ini tahapan registrasi ihwal rights issue di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan. Agung menyebut, secara paralel pihaknya juga menunggu penandatanganan PP PMN yang dimaksud.
“Mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan di minggu ini paling lama minggu depan sebagai salah satu dari syarat reflektif,” ucapnya.
WIKA diketahui membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk PMN sebesar Rp6 triliun. Dalam melaksanakan amanat PP Nomor 33 Tahun 2005, Kementerian BUMN juga mengkonsultasikan rencana pelaksanaan privatisasi yang dilakukan melalui metode rights issue, sesuai dengan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Komisi VI DPR RI.