JAKARTA, iNews.id - Apa itu Danantara? Jawabannya adalah sebuah inisiatif strategis dari pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi negara. Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI), akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo dengan tujuan utama mengoptimalkan aset negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Danantara pada tanggal 24 Februari mendatang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), terkait kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, Presiden Prabowo menekankan peran penting Danantara dalam mengonsolidasikan aset dan kekuatan ekonomi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BPI Danantara akan bertanggung jawab atas pengelolaan tujuh BUMN terkemuka yang mendominasi berbagai industri strategis di Indonesia, yaitu: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Aset yang akan dikelola oleh BPI Danantara dari ketujuh BUMN ini diperkirakan mencapai nilai sebesar 900 juta dolar.
"Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara," ujar Prabowo.
Nama Danantara, yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, mengandung makna filosofis yang mendalam. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Daya artinya energi, kekuatan. Anagata artinya masa depan. Nusantara adalah tanah air kita.
“Artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi, yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia," ujar Prabowo.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengalokasikan modal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan prioritas pada investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa membebani anggaran negara.