Selain itu, terkait kripto sebagai mata yang di Indonesia juga disebut telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disamping ketentuan syariat tentang komoditi (sil’ah). Adapun pengaturan perdagangan mata uang kripto sendiri tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
Meskipun kalangan NU menentang terkait kripto, namun sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa tentang mata uang kripto dan masih melakukan kajian sampai saat ini.
Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa sampai saat ini masih terus melakukan pembahasan terkait fatwa mata uang kripto, dimana Dewan Syariah Nasional MUI juga terlibat sebagai anggota komisi.
Sementara itu, Muhammadiyah juga masih membahas terkait fatwa mata uang kripto. Pakar Ekonomi Syariah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhammad Akhyar Adnan mengatakan bahwa model bisnis dari mata uang digital kripto ini masih belum jelas sehingga perlu berhati-hati.
“Betul di kita di Majelis Tarjih belum ada jawaban tegas, karena pembahasan ini pasti sangat rumit dan kita perlu mengundang sejumlah pakar. Di MUI (Majelis Ulama Indonesia) pun masih dalam pembahasan. Bahtsul Masail NU Jatim nampaknya sudah memutuskan hal ini haram,” ujar Akhyar dikutip dari laman Muhammadiyah
Akhyar juga menilai bahwa aset kripto sangat tidak stabil dan ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir). Pasalnya, terdapat terdapat sektor riil di mana tempat dana kripto berputar, lalu cara kerja yang masih begitu kabur, tidak berbagi risiko ketika merugi, sehingga aset kripto hanya menjadi alat spekulasi belaka.