SNLIK 2022 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93 persen pada 2019 menjadi 9,14 persen pada 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 12,12 persen pada 2022 dari sebelumnya 9,10 persen pada periode survei pada 2019.
Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 pada 2019 menjadi 462 TPAKD pada 2022.
Pandemi pada awal 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.
Sasaran prioritas literasi keuangan pada 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan pada 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.
Guna mempercepat literasi dan inklusi keuangan, OJK memang menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementrian Agama, Kemenbudristek, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya.
“Tahun depan OJK punya program 'Desaku Cakap Keuangan', dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa. Orang desa rentan penipuan produk keuangan, seperti skema investasi, koperasi dll.” kata Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
Friderica juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan media untuk berkolaborasi dalam membantu untuk terus meningkatkan indeks literasi dan inkusi keuangan masyarakat Indonesia.