JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi, pengusaha hingga firma hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pihaknya tidak akan sungkan menyerahkan data rekening tersebut ke penegak hukum demi mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang.
"Jadi, ini bukan cuma list mati begitu saja, bukan. Tapi juga di PPATK sendiri kita akan lakukan monitoring," ujarnya di Hotel Ayana Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Dia menjelaskan, PPATK saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pencucian uang yang merupakan bentuk kejahatan di sektor keuangan. Dan selain pidana, pelaku yang terkena TPPU bisa dimiskinkan melalui aturan hukum.
"Apabila aparat penegak hukum membutuhkan list tersebut, akan diserahkan oleh PPATK," tuturnya.
Pada saat bersamaan, puluhan nasabah korban investasi bodong juga meminta jajaran PPATK dan OJK mendalami rekening milik Yandi Suratna Gondoprawiro yang diketahui merupakan pemilik Brent Ventura dan Brent Securities. Hal ini karena belum dibayarkannya dana investasi mencapai Rp859 miliar yang disetor 532 nasabah sejak 2013 silam.
"Kami sebagai korban juga sudah sepakat bawa kasus investasi bodong ini dengan aduan tindak pindana cuci uang. Kami harap OJK dan PPATK turun tangan menelusuri aliran dana. Tolong Kami yang butuh kepastian," kata salah satu debitur Brent Securities, Hartono.