JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan mata uang rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Namun rencana tersebut minta dikaji mendalam.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berharap Bank Indonesia mengkaji secara mendalam terkait rencana penerbitan digital rupiah.
“Kita tentu tidak bisa menghindar dari pesatnya arus disrupsi teknologi. Tetapi kita tetap perlu merespons perubahan tersebut melalui upaya antisipasi dan mitigasi yang memadai, sehingga inisiatif BI untuk mengkaji CBDC merupakan suatu langkah positif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman,” kata Puteri di Jakarta, Selasa (1/5/2021).
Menurutnya, proses kajian rencana tersebut harus dilakukan secara akurat, teliti, ilmiah, dan hati-hati. Puteri menjelaskan, Komisi XI DPR RI hingga saat ini belum melakukan pembahasan secara khusus bersama BI terkait rencana tersebut.
Kendati demikian, Puteri meminta agar BI dapat mendalami rencana pembentukan CBDC dengan memperhatikan kesiapan secara nasional.
“Dengan begitu, kita dapat menggali potensi, manfaat, serta risikonya jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini dan ke depan karena kondisi-kondisi ini nantinya akan mempengaruhi desain, arsitektur dan infrastruktur teknologi, serta mitigasi risiko dari penerbitan CBDC,” tutur Puteri.
Dia menambahkan, BI juga harus melakukan benchmarking dengan bank sentral negara lain yang telah lebih dulu menkaji soal mata uang digital, seperti China, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa.
“Tiongkok sendiri telah menginisiasi proyek ini sejak 2014 atau butuh sekitar 7 tahun hingga penerbitannya. Tiongkok juga melakukan serangkaian simulasi atas peredaran mata uang digital guna memantau dan mengukur dampaknya terhadap transmisi ke pasar uang dan perekonomian. Saya kira hal ini nantinya juga perlu menjadi bahan pertimbangan BI,” papar Puteri.