JAKARTA, iNews.id - Relaksasi kredit UMKM berakhir pada September 2020. Kebijakan ini kemungkinan diperpanjang mengingat kondisi belum pulih.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, stimulus kedua tersebut bisa diberikan jika pelaku usaha kesulitan membayar cicilan. Menurut Teten, sektor UMKM menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
“Alokasi bantuan ke UMKM cukup besar, Rp123 triliun lebih, tapi itu hanya sampai September. Nah, nanti kita lihat pelaku usaha apa sudah bisa semua bayar cicilan dengan bunganya, atau malah kesulitan jika nanti ajukan pinjaman baru, maka mungkin ada program restrukturisasi kedua,” ujarnya, Senin (8/6/2020).
Mantan aktivis ICW itu menilai, kegiatan usaha, termasuk UMKM belum bisa beroperasi penuh. Dengan begitu, pelaku UMKM semakin sulit membayar pokok dan bunga.
“Kalau tidak ada program restrukturisasi kedua, jika pelaku UMKM kreditnya semakin macet pasti akan ke bank lagi, dan dikhawatirkan akan di-blacklist, sehingga tidak mudah mendapatkan pembiayaan baru untuk kebutuhan aktivasi usaha mereka,” kata Teten.
Menurut Teten, wabah Covid-19 membuat bisnis UMKM tertekan. Hal ini berbeda saat krisis ekonomi di mana UMKM justru menjadi penopang roda perekonomian.
Dari sisi Kemenkop UKM, kata dia, ada lima skema bantuan bagi pelaku UMKM yaitu bantuan sosial untuk usaha ultra mikro, insentif pajak, stimulus pembiayaan, pinjaman baru yang dipermudah, serta bantuan penyangga bagi produk-produk sektor pertanian dan perikanan.