Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan dampak negatif penggunaan vape atau rokok elektrik terhadap kesehatan masyarakat. Dia menyoroti sejumlah rekomendasi dan kebijakan terkait pembatasan hingga larangan penggunaan vape.

Saldi menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merekomendasikan pengaturan larangan penggunaan rokok elektrik. Selain itu, Kepolisian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan vape di lingkungan internalnya. Bahkan, Singapura telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Juga

MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

Saldi juga meminta DPR dan pemerintah memberikan data mengenai kontribusi vape terhadap penerimaan pajak jika dibandingkan dengan rokok konvensional.

Baca Juga

MUI Terbitkan Fatwa Vape Haram, Produksi dan Perdagangan Juga Dilarang

“Tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional? Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak?" ujar Saldi dalam sidang pleno Permohonan Nomor 363/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2) UU Kesehatan, dikutip dari laman MK, Jumat (13/11/2026).

"Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara, vape ini,” imbuhnya.