Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang. Hal ini, ungkap Arif, memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga. Selain itu, Arif mengungkapkan bahwa Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan.
Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Hal ini sangat bagus untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi, lanjutnya, didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim
“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya.
“Akses pembiayaan juga terus didorong, misalnya melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, yaitu 7 persen,” ujarnya.
Dengan demikian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya. Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, maka pada 2019 dianggarkan Rp73 triliun. “Dana itu terutama untuk peningkatan layanan dasar masyarakat,” ujar Arif.