Arcandra meyakini, dengan regulasi tersebut pengembang swasta semakin berminat investasi, khusunya pada pengembangan wilayah kerja dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) lebih tinggi dari BPP Nasional, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung.
Untuk Bangka Belitung saja, kata dia, BPP-nya sebesar Rp1.907 per kWh, sementara harga pembeliaan untuk listrik energi terbarukan ke PLN adalah 85 persen atau Rp1.621 per kWh. Dia mencontohkan, BPP PLTBg Jangkang, Belitung. Biaya pokok produksi tersebut lebih rendah dari BPP Nasional.
"Sementara Untuk harga yang dijual ke PLN Rp975 per kWh. Ini kalau dilihat cukup menarik," kata dia.
Pihaknya yakin jika pungusaha EBT mengedepankan keterjangkauan harga di masyarakat maka target bauran energi EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Berdasarkan data PLN, penggunaan EBT sampai dengan Mei 2017 telah mencapai 13% di mana target dari pemerintah pada 2017 sebesar 11%.
Total penambahan pembangkit EBT sampai dengan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 21,5 GW dan potensi penambahan pembangkit lainnya adalah sebesar 9,3 GW. Berdasarkan roadmap LISDES PLN 2017-2019, ditargetkan mampu melistriki 3.141 desa yang belum mendapatkan listrik khususnya daerah terluar dan terpencil yang sulit dijangkau.
Khusus daerah terpencil, PLN akan melakukan pengembangan centralized photovoltaic untuk melistriki komunitas terpecil yang jauh dari grid pada daerah tertinggal, pulau-pulau terdepan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dan pulau terluar lainnya. Sementara, untuk yang rendah jam nayalanya, PLN akan mengembangkan PLTS yang hybrid dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.
Di samping itu PLN juga melakukan peningkatan efisiensi penyaluran tenaga listrik pada transmisi maupun distribusi agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.