Kebijakan ini akan menjadi pilar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta stabilitas keuangan dan nilai tukar. Memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum TPIP/TPID melalui strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong inflasi Indonesia berada dalam level terkendali. Pada 2022, inflasi mencapai 5,5 persen (yoy) di bawah outlook dan Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (yoy).
Pemerintah juga memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang didorong, di antaranya melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam, mendorong industrialisasi,
peningkatan kualitas SDM, serta dengan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil KTT G20 Tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration. Selain itu, tahun ini Indonesia juga memegang Keketuaan ASEAN di mana Indonesia mendorong tema berbasis ekonomi. Di bawah tiga dorongan strategis yakni Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga tak lupa menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan krisis.
“Indonesia menjaga ASEAN dalam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia. Indonesia dan ASEAN adalah the bright spot in the dark, sehingga itulah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” tuturnya.