JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut dia, hal itu disebabkan Kementerian Kesehatan merilis angka kematian Covid-19 yang cenderung tinggi karena diakumulasi dengan data beberapa minggu sebelumnya. Akibatnya, angka kematian Covid-19 menjadi tidak valid karena menunjukkan angka yang berbeda dari tanggal perilisannya.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian Covid-19 selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," ujar Jodi Mahardi, di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Dia menjelaskan, pemerintah telah menemukan banyak angka kematian Covid-19 yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tutur Jodi Mahardi.