Jokowi mengaku meminta sendiri kepada ketiganya untuk dapat ikut membantu di Dewan Pengarah. "Ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan pesimis begitu (dengan) diberikan penghargaan untuk duduk di dalam Dewan Pengarah perpindahan ibu kota ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah," tuturnya.
Jokowi menjelaskan, Dewan Pengarah perpindahan Ibu Kota juga tidak mendapatkan gaji. "Sudah saya sebutkan angka kekayaannya (Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan) 1,4 triliun dolar AS, enggak kuat lah kita gaji beliau, apa yang mau saya gaji," katanya.
Dia pun membantah pemerintah melego Pulau Mori di Sulawesi Tengah kepada Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan karena duduk sebagai Dewan Pengarah. "Enggak, enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Pulau kita ini banyak, kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten ya silakan. Misalnya di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong, kita ini negara kepulauan ya pasti di sebuah pulau," katanya.
Sedangkan untuk melaksanakan teknis pemindahan Ibu Kota, seluruhnya dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota. "Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang Indonesia semua. Organisasinya kan di BOI, 100 persen kita semua di situ," katanya.