Selain itu, lanjut Azwar, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk mengendalikan inflasi sehingga harga-harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat. Pengendalian harga-harga disebutnya penting supaya penghasilan yang diterima masyarakat tidak tergerus inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III 2017, inflasi di Banyuwangi berada di level 2,14 persen secara tahunan atau yang terendah di Jawa Timur. Dengan begitu, Banyuwangi menjadi kabupaten dengan biaya hidup paling murah se-Jawa Timur.
"Apa yang dipilih Banyuwangi ini adalah salah satu alternatif saja. Banyuwangi dengan kebijakan yang kita ambil, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pelayanan publik yang transparan," ucapnya.
Azwar kembali menekankan bahwa inflasi bisa menekan daya beli masyarakat. Di Banyuwangi, upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp1,7 juta per bulan. Meski tergolong rendah dibandingkan kota-kota besar lain di Jawa Timur atau Indonesia, penghasilan masyarakat Banyuwangi dinilai cukup untuk membeli berbagai barang, terutama kebutuhan pokok.
"Daripada gaji tinggi, inflasi tinggi, daya beli rakyat rendah. Lebih bagus gaji tidak tinggi, tapi daya beli cukup karena biaya hidup rendah. Ini sebenarnya variabel yang saya rasa perlu ditingkatkan di tingkat kabupaten. Jadi, orang tidak perlu imigrasi ke kota," ujarnya