Sementara untuk program ketenagalistirkan 35.000 Megawatt (MW), sebanyak 3 persen atau 948 MW telah beroperasi, 42 persen (15.126 MW) memasuki tahap konstruksi, 38 persen (13.673 MW) sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), 11 persen (3.763 MW) dalam proses pengadaan, dan 6 persen (2.328 MW) dalam tahap perencanaan.
Wahyu menyebut, pemerintah telah berupaya untuk mendorong percepatan berbagai proyek strategis nasional, dari sisi reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi kebijakan. Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah menyiapkan fasilitas Project Development Facility (PDF) untuk tahap penyiapan proyek, Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk tahap proses lelang, serta dana tanah bergulir untuk tahap konstruksi.
“Ini juga untuk mendukung kelayakan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya.
Sementara dalam rangka reformasi institusi, pemerintah telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Badan Layanan Umum (BLU) LMAN memiliki tugas menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur yang termasuk dalam daftar PSN. Selain itu, keberadaan PT Sarana Multi Infrastruktur juga turut mendukung agenda infrastruktur
Sementara sebagai bentuk reformasi kebijakan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Dari total 16 paket, 10 diantaranya secara spesifik dibuat untuk mendorong penyediaan infrastruktur.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh PSN mencapai Rp4.417 triliun. Pendanaannya dirancang 13 persen berasal dari APBN/APBD, 28 persen dari BUMN/BUMD, dan 59 persen berasal dari pembiayaan swasta.