JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) cukup besar selama pandemi Covid-19. Salah satu tantangan penyaluran bansos berada pada data penerima.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, potensi data fiktif penerima bansos sulit untuk dihindari. Di tengah pandemi, kekurangan ini bisa dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab
"Tindakan kriminal atau fraud, seperti penggunaan data fiktif duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan" kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (13/4/2021).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Kementerian Keuangan dan instansi lain terus berkoordinasi mengawal agar anggaran yang telah disediakan bisa tepat sasaran. Tak hanya K/L, aparat penegak hukum juga dilibatka.n
"Aparat penegak hukum seperti KPK menjadi sangat penting, selain kita terus memperkuat dan memberdayakan aparat pengawas di masing-masing Kementerian dan Lembaga," kata Sri Mulyani.
Pencegahan korupsi, kata dia, penting karena menunjukkan kualitas pemerintahan negara. Bahkan, pengelolaan anggaran yang baik bisa mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.