Langkah ini ditambah dengan memperluas kerjasama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan baik itu PNM maupun KUR.
"Juga program reskilling maupun upskilling seperti Program Kartu Prakerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan revisi PP 1 tahun 2019, terlebih dengan adanya UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa. PP 1 ini akan menambahkan bahwa SDA termasuk hilirisasi.
Lalu, soal ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis, kemudian akan diberikan insentif baik itu dari BI dalam bentuk PBI maupun dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.
"Dan instrumen dalam bentuk dolar AS maupun kredit dolar AS dalam negeri, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri," tutur Airlangga.