WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap Venezuela. Hal ini bertujuan menghentikan transaksi bahan bakar yang dilakukan oleh negara Amerika Selatan yang dijuluki surga minyak dunia itu.
Dikutip dari Bloomberg pada Kamis (20/8/2020), langkah tersebut akan menargetkan aktivitas pertukaran minyak mentah antara Venezuela dengan perusahaan di Asia dan Eropa. Para pejabat AS sendiri telah memperdebatkan sanksi baru tersebut selama berbulan-bulan, namun mereka awalnya memprioritaskan tindakan terhadap Iran, yang diketahui mulai mengekspor bensin ke Venezuela yang kekurangan bahan bakar. Bentuk konkret sanksi belum diputuskan dan pembicaraan masih sedang berlangsung.
Pekan lalu, AS menyita isi empat kapal tanker Iran yang membawa lebih dari 1,1 juta barel bensin ke Venezuela. Negara tersebut tidak dapat memproduksi bensinnya sendiri dan produk lain yang dimurnikan dari minyak mentah, karena kerusakan mekanis yang meluas di kilang. Sementara bahan bakar impor sangat penting bagi petani dan pengemudi truk Venezuela untuk mengangkut bahan makanan ke seluruh negeri.
Perwakilan di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS serta Kementerian Keuangan Venezuela, Kementerian Perminyakan dan BUMN minyak Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA) masih belum menanggapi lebih lanjut mengenai kabar tersebut.
Dijauhi oleh penyuling AS, ekspor minyak Venezuela turun menjadi sekitar 535.000 barel per hari tahun ini dan menjadi yang terendah sejak 1950 menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Pada Agustus 2020, pertukaran solar menyumbang hampir 80 persen dari minyak mentah yang dijadwalkan untuk dikirim ke luar negeri. Perusahaan termasuk Reliance Industries India, Repsol SA dari Spanyol dan Eni SpA Italia telah memuat minyak sebagai imbalan untuk memasok solar ke Ibu kota Venezuela, Caracas.
Rangkaian sanksi dari AS diterapkan guna mencegah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan pemerintahannya memanfaatkan dana dari perusahaan minyak BUMN negara tersebut. Sanksi-sanksi AS memblokir properti PDVSA di dalam yurisdiksi AS serta melarang setiap warga AS bertransaksi dengan perusahaan minyak tersebut.
Seperti pada akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengharuskan Chevron meninggalkan Venezuela. Trump memberi Chevron waktu hingga Desember 2020 untuk menghentikan bisnisnya di sana, di tengah ambisi AS untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Akibatnya Chevron harus menghapus nilai asetnya di Venezuela senilai 2,6 miliar dolar AS yang pada Juni lalu mampu menghasilkan 7.000 barel minyak mentah per hari.