PARIS/BRUSSELS, iNews.id - Pemerintah Prancis akhirnya menunda penerapan pajak bahan bakar minyak (BBM) selama enam bulan. Hal ini menyusul protes keras masyarakat yang berujung pada kekerasan dan vandalisme di Paris.
"Tidak ada pajak yang mengancam persatuan negara. Kemarahan di jalan lahir dari ketidakadilan," kata Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe di Paris, dilansir AFP, Selasa (4/12/2018).
Selain pajak BBM bensin dan diesel, pemerintah Prancis juga menunda kenaikan harga gas dan listrik. Hal ini dilakukan untuk menenangkan masyarakat Prancis. Sebagai akibat dari kebijakan ini, belanja pemerintah akan dipangkas.
"Jika pajak turun, belanja harus turun, karena kita tidak ingin meninggalkan utang pada anak-anak kita. Utang-utang ini sudah dipertimbangkan," kata Philippe.
Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire mengatakan, pemerintah akan memangkas belanja akibat kenaikan pajak BBM ditunda. Hal ini selaras dengan komitmen Prancis dengan Uni Eropa untuk mengelola anggaran dengan baik.