JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 menjadi UU. Persetujuan itu diambil melalui rapat paripurna yang digelar hari ini.
Pimpinan Rapat Paripurna Azis Syamsuddin mengambil kesimpulan dari laporan itu bahwa seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut. Namun hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menerima dengan catatan.
"Ini disetujui. Baik dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim dengan ini saya ketok," ujar Azis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah bekerja sama dalam membahas RUU tersebut.
"Kami atas nama pemerintah ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan yang baik sehingga proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dapat dilaksanakan dan diakhir dengan persetujuan DPR," tuturnya.
Dia menyatakan, dengan disepakati RUU, APBN akan lebih kredibel dan transparan. "Dengan disetujuinya RUU ini menjadi undang-undang maka selesai rangkaian siklus pengelolaan APBN tahun anggaran 2019," tuturnya.