JAKARTA, iNews.id – Ekonom mengkritik langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang agresif bekerja sama dengan aplikasi asing. Kerja sama itu dinilai berisiko bagi Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, percepatan transformasi digital di saat pandemi Covid-19 membuat penggunaan aplikasi meningkat tajam. Kondisi ini seharusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pengembang aplikasi lokal.
“Namun, pemerintah bukannya bekerja sama dengan aplikasi lokal, malah semakin agresif dengan aplikasi asing,” ujarnya kepada iNews.id, Selasa (30/6/2020).
Dia mencontohkan langkah Kemdikbud yang menginisiasi kerja sama dengan Netflix, TikTok, dan Google. Menurut Bhima, kerja sama dengan aplikasi asing ini berefek jangka panjang karena mereka mendapatkan data pengguna di Indonesia. Selain itu setiap rupiah keuntungan yang diperoleh akan ditransfer ke negara induk perusahaan.
“Artinya ada transfer modal yang keluar bisa melemahkan rupiah dalam jangka panjang, buruk bagi defisit transaksi berjalan,” ujarnya.
Bhima berpandangan, Indonesia semestinya bisa mencontoh India yang berani melarang 59 aplikasi asing. Pemerintah India berpendapat, aplikasi tersebut sangat berpotensi merugikan kedaulatan dan integritas negara, juga pertahanan, keamanan dan ketertiban umum. Termasuk dalam daftar aplikasi yang dilarang, antara lain platform yang tengah ramai digunakan anak muda di dunia seperti TikTok, Helo, WeChat, dan UC Browser.