JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji sistem penyaluran subsidi masyarakat kelas menengah bawah yang bersumber dari pemerintah. Rencananya bantuan tersebut tidak lagi disalurkan melalui perseroan pelat merah.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, skema pencairan subsidi melalui perseroan pelat merah perlu ditiadakan. Ini untuk menjunjung transparan dan akuntabilitas di internal BUMN.
"Konotasi bersih-bersih itu komitmen dari transformasi BUMN yang berlandaskan tiga hal tadi (keterbukaan, transparan dan akuntabilitas). Nah, sekarang kita juga sedang melihat mengenai subsidi. Subsidi yang selama ini, mohon maaf, ini kita enggak suudzon, menuduh siapa-siapa, subsidi ini ke depan harus tepat sasaran. Langsung aja ke rakyatnya, kenapa harus melalui BUMN. Kan bisa langsung," ujar Erick, Senin (15/2/2021).
Meski begitu, mantan Bos Inter Milan itu tidak merinci subsidi atau bantuan pemerintah mana yang tidak akan dilaksanakan direksi BUMN. Dia memandang, bantuan itu hanya bisa disalurkan melalui platform satu data.
"Data yang baik, subsidi itu juga bisa terlaksanakan. Sekarang ini, banyak data-data yang mungkin tidak singkron sehingga grey area atau daerah abu-abu itu mengakibatkan bisa salah sasaran," katanya.
Sebab itu, Kementerian BUMN akan mengambil langkah untuk memperkecil potensi atau peluang salah sasaran dari penyaluran subsidi bagi rakyat kecil.
"Nah, bagaimana sekarang berpikir positif, bagaimana salah sasaran ini harus kita perkecil supaya program pemerintah langsung dirasakan rakyat. BUMN tentu kita harus membantu, dengan infrastruktur, makanya program yang pondasi yang kita pentingkan di BUMN tentu bukan hanya sistem, tapi dengan hati. Makanya kita selalu bilang Akhlak itu penting," ujarnya.