JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Erick Thohir menyebut, pengadaan suntik vaksin Covid-19 membutuhkan dana tidak sedikit. Dia memperkirakan menelan biaya 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp65,9 triliun (asumsi kurs Rp14.671).
Erick merinci, dana itu untuk membeli vaksin, memproduksinya hingga menyuntikkan ke 160-190 juta masyarakat Indonesia. "Kalau harganya 15 folar AS per vaksin, jadi berapa? Anggaplah 300 juta (vaksin) kal 15 dolar AS, berarti sudah 4,5 miliar dolar AS," ujar Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8/2020).
Perkiraan anggaran tersebut, lanjut Erick, termasuk biaya pembelian vaksin, biaya jarum suntik hingga anggaran tenaga kerja. Dia mengakui, saat ini pihaknya masih harus bekerja sama dengan negara lain untuk memproduksi karena vaksin di dalam negeri masih dalam tahap pengembangan.
Erick menuturkan, untuk sementara sebagian anggaran sisa Kementerian Kesehatan dapat dialokasikan untuk membayar down payment (DP) pembelian vaksin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan untuk memastikan proses administrasinya aman tidak ada celah untuk "pemain" yang mencari keuntungan.
"Saya rasa ini yang sudah kami rapatkan kemarin, anggaran Menkes ada yang tersisa Rp24,8 (triliun) mungkin sebagian buat DP vaksin," kata Erick.
Dia memastikan biaya penyuntikkan vaksin akan ditanggung oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Namun, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk penyuntikkan.
"Selama ini sudah digaungkan ada delapan daerah yang terus tinggi. Nah, apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya, harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Mungkin bulan pertama Jatim, Sulsel atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi," katanya.