Menurut Fadli, tak ada dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengimpor beras. "Pertanyaannya, pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini? Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia," katanya.
Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menambahkan, masukan yang komprehensif diperlukan agar kebijakan pangan tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
"Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," tuturnya.