“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Airlangga.
Pada kesempatan itu, Airlangga mengusulkan lima langkah strategis, yaitu:
1. Pengembangan strategi yang inklusif, partisipatif dan konsultatif terhadap semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, Iptek, keuangan, dan industri yang melibatkan masyarakat
2. Pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis
3. Peningkatan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN
4. Pengadaan instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon
5. Pelibatan secara aktif negara mitra untuk mendapatkan dukungan.
Di akhir pertemuan, semua menteri menyepakati pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Selain itu, juga mendukung pengembangan strategi netralitas karbon ASEAN, yang terdiri dari, inventori gas rumah kaca, pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekjen ASEAN menekankan skenario netralitas karbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar 12,5 triliun dolar AS, rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 3,5 persen pertahun untuk 50 tahun ke depan,dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.