"Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama, dan pemberian dukungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat desa mengenai pemahaman mengenai BLT Desa,” ungkap Astera.
Dia memaparkan, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan menyalurkan BLT Dana Desa tahap sebelumnya, agar dapat memperoleh BLT Dana Desa tahap ketiga yang akan disalurkan pada Juni 2021.
Hal ini juga menjadi kendala karena banyak daerah yang belum bisa merealisasikan Dana Desa dengan baik. “Saya ingin mengingatkan daerah segera menyelesaikan. Karena kalau BLT Dana Desa sebelumnya tidak direalisasikan, maka yang tahap selanjutnya tidak akan disalurkan,” kata Astera.
Sementara itu, Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jamiat Aries Calfat, mengatakan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang disalurkan ke Rekening Kas Daerah baru mencapai Rp 2,7 triliun atau 18,73 persen dari target penyaluran sebanyak Rp 14,4 triliun pada enam bulan pertama.
“Kemenkeu masih harus mendorong agar pemerintah daerah bisa melakukan percepatan sehingga BLT Desa bisa membantu masyarakat desa menopang perekonomian,” ujar Jamiat.
Dia mengungkapkan, dari total 434 kab/kota sebanyak 20 kab/kota belum menetapkan Perkada, 22 bupati/walikota belum menandatangani Surat Kuasa, 17.738 APBDes atau 23,66 persen dari total 74.961 APBDes belum ditetapkan, serta sebanyak 21.718 Perkades BLT belum diselesaikan atau setara dengan 28,79 persen dari total 74.961 desa.
“Di bulan Juni kita sudah bisa menyalurkan dana desa tahap III tapi kenyataannya masih ada 25-30 persen desa belum menyalurkan tahap I maupun II,” kata Jamiat.