Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor daging sebelum mendatangkan izin impor baru. Apalagi sejak 2016, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX dan terbukti tidak mampu menekan harga daging sapi di pasaran sesuai HET yang ditetapkan.
Selain itu, menurut dia, pemerintah harus memperbaiki proses regulasi distribusi sapi mulai dari sentra produsen ke konsumen. Sebab, panjangnya rantai pasokan membuat para makelar bebas memainkan harga.
Pengawasan satgas (satuan tugas) pangan diperketat khususnya dari RPH ke pasar tradisional. Revitalisasi rumah potong hewan (RPH) juga perlu dilakukan supaya dapat menggenjot produksi sapi dalam negeri.
Kemudian melakukan optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam untuk membantu reproduksi ternak lokal. "Inseminasi buatan ini memang jangka panjang. Solusi lain jangka pendek," kata dia.
Sebagai informasi, importasi ini akan dilakukan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) di mana Menteri Perdagangan meminta Bulog untuk bisa menjual langsung daging kerbau yang diimpor dari India kepada pedagang, tidak hanya kepada Asosiaai Distributor Daging Indonesia (ADDI). Dengan demikian, tidak perlu masuk ke Gudang Bulog dan harga jual daging bisa dibawah Rp80.000.
Kemendag hanya fokus terhadap ketersediaan daging beku. Untuk itu akan dilakukan pertemuan antara Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), ADDI, dan Asosias Pedagang Daging Indonesia (Apdi) serta mempermudah izin bagi importir yang ingin langsung melakukan impor daging sehingga bisa menyusun posisi stok daging.