JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalokasikan anggaran khusus untuk dana kelurahan tahun depan. Hal ini disiapkan untuk mendukung operasional kelurahan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kelurahan tidak membutuhkan dukungan operasional berupa dana kelurahan. Hal ini justru dapat dijadikan celah oleh oknum-oknum aparatur pemerintah untuk korupsi sama dengan yang terjadi dalam program dana desa.
"Tidak membutuhkan. Nanti akan muncul problem pengawasan dan efektivitas program. Dana desa saja masih banyak menemui kendala di lapangan karena perilaku koruptif beberapa oknum kepala desa," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Sabtu (20/10/2018).
Menurut dia, perilaku koruptif dalam pengelolaan dana desa ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, BPK kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi sehingga tindakkan korupsi terlanjur terjadi.
"BPK juga terlambat masuk mengawasi dana desa karena keterbatasan SDM," kata dia.