Oleh karenanya, jika pemerintah menambah tugas BPK dengan mengadakan dana kelurahan maka dapat memicu penyimpangan yang lebih besar. Meski penggunaannya berbeda, mengingat cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas desa sehingga besaran anggaran pun berbeda.
Namun, baik dana desa maupun kelurahan berpotensi terjadi tumpang tindih dalam penggunaan program provinsinya.
"Dana desa dan dana kelurahan jangan sampai tumpang tindih. Karena ada anggaran yg mubazir kalau kelurahan disuruh membuat program yg sama dengan dana desa," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyiapkan dana kelurahan ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang menginginkan adanya program seperti dana desa. "Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” ujar Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat (19/10/20198).
Selain itu, Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Jokowi berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.