JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) menilai implementasi skema pembiayaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) belum optimal. Namun, yang belum optimal hanya untuk pembiayaan infrastruktur di daerah.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, kondisi tersebut karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah (Pemda) terhadap skema KPBU ini. Padahal, skema pembiayaan ini bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Implementasi skema KPBU yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Dia melanjutkan, skema KPBU ini penting untuk proyek-proyek infrastruktur daerah. Pasalnya, seperti diketahui proyek infrastruktur daerah kurang menarik bagi swasta karena perlu investasi yang besar sedangkan keuntungan yang didapat di bawah itu.
"Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," kata dia.