"Tentunya presiden terus melakukan kajian, aya enggak tahu, tapi itu hak sepenuhnya presiden baik nomenklatur ataupun isinya. Jadi itu hak prerogatif dari presiden," tuturnya.
Rencana penggabungan ini rencananya akan mulai diterapkan pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu juga handle diplomasi ekonomi," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.