Bambang menyebut, ada 945 ribu PNS, 275 prajurit TNI, dan 275 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah. Untuk itu, hunian vertikal seperti ini menjadi solusi untuk menyerapnya.
"Masih ada 900 ribu ASN, TNI, Polri yang belum punya rumah pribadi. Kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP, justru yang ASN, TNI, Polri belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," ucapnya.
Oleh karenanya, skema pembiayaan mulai dari uang muka (down payment/DP) hingga tenor pinjaman akan dibuat seringan mungkin.
"Skema pembiayaannya itu sudah hampir fixed yaitu tidak ada uang muka, tenor 30 tahun, dan pembayaran cicilan bisa sampai melewati usia pensiun," tuturnya.
Skema pembiayaan tersebut sudah melalui tahap uji coba (pilot project) yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) dan bank BUMN. Selama uji coba itu, PNS, TNI, dan Polri mencari rumah dan apartemen yang diinginkan kemudian mengajukan pinjaman kepada bank BUMN.
"Sudah jalan skemanya di beberapa K/L, TNI, Polri sudah menjalani. Kalau tidak salah catatan terakhir sudah 500 yang menggunakan skema tersebut, PNS, TNI, Polri," katanya.